Ini Batasan Kewenangan Debt Collector dalam Konteks Hukum
By Admin
JAKARTA -- Debt collector merupakan kegiatan yang legal. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses penagihan.
Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dwi Ratna Indri Hapsari, mengatakan beberapa waktu lalu, viral seorang polisi yang berseteru dengan dua debt collector. Bahkan hingga terjadi penembakan kepada debt collector yang ingin menagih utang.
“Dari kejadian itu, banyak pertanyaan muncul tentang debt collector, salah satunya terkait seberapa jauh kewenangannya dalam menagih hutang?,” ujarnya, Sabtu (30/3/2024).
Menurutnya, istilah debt collector sebenarnya mengambil dari bahasa asing yang artinya penagih utang atau pengumpul utang. Adapun kegiatan ini biasanya berhubungan dengan perusahaan pembiayaan.
Di dalamnya tentu ada konsumen yang meminjam dan harus membayar pinjamannya. Begitupun dalam kegiatan pinjaman online maupun pembiayaan dengan kartu kredit.
Sebenarnya, kata dia, tidak ada peraturan yang menjelaskan terkait kewajiban bank untuk memiliki penagih utang, baik di peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan maupun Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi. Meski begitu, bank bisa menggunakan penyedia jasa penagihan yang bukan dari bagian bank.
Indri menjelaskan bahwa debt collector merupakan kegiatan yang legal. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diawali dengan keharusan berada di bawah payung badan hukum seperti PT, koperasi, dan lainnya. Kemudian juga memiliki izin usaha serta sumber daya manusianya juga harus berlisensi.
“Jadi debt collector tidak hanya berpostur besar dan berparas garang, tapi yang lebih penting adalah sudah memenuhi syarat sebagai penagih utang,” tambahnya.
Dalam proses penagihan, dia menegaskan, debt collector harus memperhatikan etika. Apalagi permasalahan yang sering terjadi terkait penagih utang adalah aspek etika.
Dalam Surat Edaran OJK No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa penagih harus menggunakan kartu identitas resmi dilengkapi dengan foto diri. Kemudian mereka tidak diperkenankan menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan peminjam.
Penagihan tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Hindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri. Baik itu ketika berada di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada peminjam atau kerabat.
"Penagihan juga tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu. Hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili peminjam,” katanya.
Melihat peraturan tersebut, dia menegaskan, maka seorang penagih atau debt collector harus mampu mematuhi berbagai peraturan. Dengan begitu, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses penagihan. Adapun bagi jasa penagih yang melanggar aturan penagihan pastinya akan mendapat ditindak pidana.
“Menjadi seorang penagih utang adalah pekerjaan yang legal selagi mematuhi koridor yang telah diatur. Jangan sampai bertentangan dengan etika yang sudah ditentukan. Di sisi lain, sebagai debitur, harusnya bisa mengukur kemampuan diri, apakah mampu membayar utang di kemudian hari. Jika merasa tidak mampu, maka lebih baik tidak melakukan pinjaman daripada harus berurusan dengan penagih utang atau jasa pembiayaan,” ucapnya. (*)